Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan

Ka’bah

DALAM salah satu ceramahnya, Gus Baha, salah satu ulama aswaja Indonesia populer saat ini, menceritakan sebuah hikayah yang berasal dari hadits Nabi s.a.w. Suatu hari, istri Nabi, Aisyah Rodhiyallahu ‘Anha menawarkan makanan kepada Nabi, namun beliau berangkat ke masjid terlebih dahulu untuk menunaikan shalat. 

Saat kembali ke rumah, Rasul meminta makanan yang dijanjikan istrinya. Namun, Aisyah  mengatakan bahwa makanan tersebut telah habis, diberikan kepada peminta-minta yang datang ke rumah. Namun, Rasul s.a.w mengoreksi perkataan tersebut; bahwa makanan itu pada hakikatnya tidak habis, tapi bertambah saat diberikan kepada orang lain.

Cerita ini sengaja Gus Baha ungkapkan untuk menunjukan bahwa logika kenabian seringkali berbeda dengan kacamata logika rasional. Dengan bersedekah, apa yang berkurang, sejatinya abadi dan menjadi tabungan bagi kita di akhirat. 

Gus Baha pun menekankan pentingnya penggunaan logika kenabian dalam melihat fenomena kehidupan. Beliau tidak setuju apabila kita – sebagai mukmin – hanya mengandalkan logika rasional, yang dalam beberapa hal memang sering tidak selaras dengan ajaran Nabi.

Dalam pandangan saya, pemikiran ini mirip dengan apa yang sering dikampanyekan oleh Gus Hamid, putra salah satu pendiri Pesantren Gontor, yang menekankan urgensi memandang suatu hal dalam perspektif Islamic Worldview. Sudah mafhum bahwa kebenaran akan mengikuti cara pandang kita dalam melihat realitas. 

Saya sepakat kepada kedua ulama tersebut bahwa nilai-nilai Islam perlu dikejawantahan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat private maupun public. Seorang mukmin, wajib menggunakan cara pandang ini dalam semua aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 

Syukurnya, pandangan Islam yang disebutkan di atas bersifat sangat lentur, umum dan universal; tidak partikular dan kaku. Dalam hal bentuk pemerintahan, misalnya, Islam tidak menawarkan satu konsep baku, akan tetap menghadirkan nilai-nilai yang mungkin disematkan pada bentuk pemerintahan yang merupakan hasil eksplorasi manusia. Untuk itu, wajar kalau jumhur ulama di Indonesia, misalnya, melihat bahwa nilai-nilai Islam seperti ini bisa kompatibel dengan negara Indonesia yang berdasarkan ideologi Pancasila dan masyarakatnya yang majemuk.  

Mari kita bedah pernyataan ini lebih mendalam.  

Dalam hal kepemimpinan, Islam menawarkan karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin. Merujuk pada hadits tentang ciri-ciri orang munafik, seorang pemimpin haruslah mereka yang siap berkata jujur, amanah dan tepat janji. Nilai-nilai ini sangat kompatibel dengan kondisi kepemimpinan di dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. 

Selama ini para pemimpin di negara-negara tersebut identik dengan kecurangan dan pengingkaran terhadap janji-janji kampanye. Seringkali apa yang disampaikan ketika masa kampanye tidak sesuai dengan realitas ketika sudah menduduki kursi kekuasaan. Walhasil masyarakat kecewa karena tidak mendapatkan kesejahteraan seperti yang dijanjikan oleh sistem pemerintahan demokratis. 

Sayangnya, integritas pemimpin yang sangat rendah seperti ini justru banyak ditemukan di negara-negara Muslim. Di Mesir, misalnya, pemerintahan transisi militer yang menjanjikan kehidupan bernegara yang demokratis justru mengkhianati janjinya dengan menghadirkan pemerintahan otoriter seperti sebelum masa Arab Spring. Di Lebanon, para penguasa sibuk dengan bagi-bagi kue kekuasaan, padahal rakyatnya sedang dihimpit kesulitan ekonomi. Di Indonesia pun, pemerintahan sekarang – yang menjadi harapan bagi semua orang karena latar belakang presiden yang berasal dari non-militer – justru lebih memilih cara-cara militeristik dalam membendung kritik-kritik dari pihak oposisi. Kondisi ini jauh berbeda dengan janji kampanye yang digulirkan presiden sebelum akhirnya terpilih selama dua periode kepemimpinan. 

Hadits tentang ciri-ciri orang munafik – yang selaras dengan ayat Al-Qur’an tentang karakter manusia beriman (lihat Q.S. Al-Ma’arij ayat 32) – sejatinya bukan nilai yang eksklusif untuk para pemimpin. Namun, hal ini bisa diterapkan sebagai sumber bagi norma kepemimpinan baik di dunia Islam maupun secara umum. Karenanya sifatnya yang universal, maka hal ini bisa diterapkan dalam berbagai bentuk sistem pemerintahan baik itu republik ataupun kerajaan. Hanya saja perlu ada komitmen oleh setiap Mukmin untuk senantiasa bersandar pada nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan penerapan syariat Islam dari ranah yang paling kecil. Wallahu a’lam. []